Surabaya, Beritapemerhatikorupsi.id – Kanwil Kemenkumham Jatim terus mengawal persiapan pemerintah daerah untuk memenuhi data dukung kriteria Kabupaten Kota Peduli (KKP) HAM. Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi Laporan KKP HAM Tahun 2024 hari ini (4/4).
“Kami ingin memastikan setiap Kabupaten/Kota dapat menyiapkan atau menyediakan data-data Semua Kabupaten/Kota dapat memenuhi kriteria KKP HAM dan menyampaikan laporan pelaksanaan KKP HAM sesuai dengan prosedur yang ada,” ujar Kadiv Yankumham Dulyono.
Dulyono yang mewakili Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono menjabarkan bahwa Peduli HAM adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM (P5HAM).
“Pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM bagi daerah dapat terwujudnya apabila daerah konsisten dan peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM,” terangnya.
Dulyono menjelaskan bahwa kriteria penilaian Kabupaten Kota peduli HAM meliputi sepuluh kelompok hak asasi dasar. Mulai dari hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan hidup dan sehat serta hak atas perumahan yang layak dan hak perempuan dan anak.
“Kesepuluh indikator tersebut dijawantahkan dalam 120 indikator yang harus dipenuhi,” tuturnya.
Untuk itu, Dulyono menekankan pentingnya mengembangkan sinergitas organisasi perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi terkait di daerah dalam rangka P5HAM.
“Serta memberikan penilaian terhadap struktur proses dan hasil capaian kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Kota untuk melaksanakan P5HAM,” urai Dulyono.
Dulyono berharap ada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur di tahun 2024 diharapkan dapat meraih penghargaan yang telah menjadi program pemerintah pusat.
“Forum ini akan memfasilitasi Kabupaten Kota peduli HAM untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan berupaya meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal HAM,” tutupnya.
Pada kegiatan yang digelar di Aula Raden Wijaya itu, Hadir pula Kabag Hukum Pemprov Jatim, Adi Sarono. Selain itu, para pengampu tugas KKP HAM di 38 Kabupaten/Kota di Jatim juga mendengarkan materi dari Ditjen HAM.
Humas Kemenkumham Jatim
KABAR DESA
Pembuatan Sumur Bor di Desa Kota Agung Diduga Mark Up Dana Desa 2024
Minimnya Pengawasan dari Penyedia Proyek Diduga Pekerja Abaikan K3
Pembangunan Penambahan Ruang Baru RSTG Diduga Kuat Sengaja Abaikan K3
Pemerintah Desa Jumat Serahkan Bantuan BLT DD Kepada 23 KPM
Diduga Kantor Desa Saat Jam Kerja Tidak Ada Pelayanan atau Tutup
Maju Pilgub, Bupati Bengkulu Utara Masih Banyak Pr yang di Tinggalkan
Pemerintah Desa Simpang Ketenong Giat Pelaksanaan Titik Nol Jalan JUT
Oknum Kepala Desa Penum Diduga Intimidasi Wartawan saat Dikonfirmasi
Pemerintah Desa Pagar Banyu Salurkan 12 KPM BLT-DD Triwulan 1 Tahun 2024
Pemdes Lebong Tandai Bagikan BLT DD Tahun 2024
Pemerintah Desa Sido Luhur Bagikan Bantuan BLT DD Tahap 3 Tahun 2024
Material Proyek Rehabilitasi Kolam Benih DKP dan K3 Jadi Sorotan
Pemdes Air Merah Mengadakan Pelatihan Ketahanan Pangan Tahun 2024
Kepala Desa Wonoharjo Hariyanto Meresmikan Gedung Baru Posyandu.
Pemdes Suka Makmur Mengadakan Pelatihan Penanggulangan Penyakit Menular.
Pemerintah Desa Teluk Ajang Salurkan BLT DD Bulan Juni Juli Tahun 2024
Pemerintah Desa Jogja Baru Gelar Pelatihan Peningkatan SISKEUDES,
Pemdes Retes Air Padang Laksanakan Penyuluhan Hukum untuk Masyarakat
Wali Murid MAN 2 Bengkulu, Menjerit Mahalnya Biaya PPDB 2024-2025
Pemerintah Desa Kembang Manis Salurkan BLT Dana Desa Kepada 6 KPM
Pemdes Gunung Besar Arma Jaya Melaksanakan Pembinaan Program PKK
Kesehatan
6 Cara untuk Menjaga Kesehatan dan Kebugaran Tubuh
Manfaat Air Cucian Beras Digunakan pada Wajah dan Rambut
Viral Labu Siam Bakar Bisa Obati Penyakit Asam Urat, Ini Kata Dokter
5 Buah yang Bisa Meningkatkan Daya Ingat, Cegah Pikun di Usia Muda
10 Buah ini Ampuh Bakar Lemak Perut, Perut Jadi Rata
Disinyalir Karena Berhenti Kerja, Andri WK Laporkan Pj. Sekda Tuba ke Bawaslu Lampung
Sejumlah Perwira di Polda Sumsel Dirotasi, IPTU Joharmen, SH., MSi Jabat Kapolsek Sanga Desa
AHY Bakal Tindak Tegas Semua Mafia Tanah, Termasuk Pejabat Pemerintah
Wakapolri: Komjen Pol Agus Andrianto SH.MH Angkat Bicara Wartawan Tak Bisa Dijerat dengan Rana Pidana dan UU ITE
Klarifikasi: Tidak Ada Sangkut Paut Kasus Penganiayaan Sudah Dengan Rohom
Polres Pasaman Amankan Satu Pelaku Penganiayaan Lansia
Satgas PKH Diamuk Warga Saat Penertiban di Sarang Ikan Lubuk Besar
Terbukti Korupsi Mantan Wali Nagari Panti, Pasaman Divonis 1 Tahun 4 Bulan Penjara
