Bengkulu, beritapemerhatikorupsi.id – Diduga aksi arogan debt collector kembali terjadi dengan cara merampas paksa kendaraan di jalanan Raya Pantai Panjang Kota Bengkulu, keluar 100 meter dari Hotel Nalla Kecamatan Gading Cempaka.
Mereka menarik paksa tanpa ada kompromi, pasalnya peristiwa kejadian ini pada Kepala Desa Talang Rami yang akrab dipanggil Sriani, beralamat di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, yang memakai mobil yakni debt collector Afriansyah external PT. ABM yang mengaku dari PT. Mandiri Utama Finance dengan memakai cara premanisme, Rabu (20/11/2024) sekitar pukul 11:30 WIB.
Sriani membeberkan kejadian yang sebenarnya saat ditemui dan dimintai keterangan nya oleh tim awak media. Kronologi kejadiannya dirinya mengatakan dalam kejadian tersebut kehilangan uang sebesar Rp1.600.000 dan koper tas rusak, dalam kejadian tersebut dirinya dan bersama istri beranjak pulang dari pelatihan peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa.
Pada saat didalam perjalanan dari Kota Bengkulu menuju Pantai Panjang tiba-tiba ada 3 mobil dan motor yang menyalip dan berhenti di depan mobil Terios nopol BD 1563 PE warna hitam metalik, yang ia kemudikan. Lalu mereka langsung membuka pintu mobil dari depan dan belakang, sembari menggedor pintu mobil tersebut.
“Istri saya ditarik disuruh keluar, saya pun ditarik dipaksa keluar juga, mereka berjumlah sekitar 25 orang dengan menggunakan tiga mobil, tambahan memakai kendaraan bermotor. Langsung di rampas kunci mobil di ambil oleh salah satu orang dengan alasan mau cek nomor mesin dan lainnya sedangkan STNK masih sama saya,” ucapnya.
Oprasi premanisme dengan sasaran utamanya adalah debt collector, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada seluruh Kanit Reskrim dan jajaran, perintah Kapolda agar penertiban pendataan serta penindakan hukum laksanakan giat ‘Oprasi Premanisme’ dengan sasaran utamanya adalah debt collector alias si Mata Elang.
Pelaku melanggar Undang-Undang Pasal 368 dan Pasal 365 KUHP karena melakukan tindak pidana perampasan kendaraan di jalan. Mohon kepada Aparat Penegak Hukum agar segera dapat menindaklanjutinya atas adanya kejadian seperti ini, jangan sampai terulang kembali di tengah-tengah masyarakat.
Demikian dalam keterangan tertulis Kapolri kepada para awak media minggu (24/4) dikutip dari MediaBantenCyber.co.id.
Kapolri juga mengatakan, bila ditemukan adanya debt collector di lapangan, segera amankan geledah badan bila ditemukan sajam segera proses, bila tidak panggil pihak leasing nya dan lakukan penghimbauan, agar tidak melakukan perampasan kendaraan di jalan.
“Lakukan pendataan terhadap LP yang melibatkan debt collector dan jadikan atensi penanganan, tangkap, tahan, jo kan 55 56 kepada pihak yang menyuruh, baik perseorangan atau leasing,” tegas Kapolri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tegas mengatakan, laporkan kegiatan debt collector setiap hari ke Polres atau ke Polsek setempat.
Himbauan pengadilan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, kalau ada debt collector hendaklah masyarakat grebeg tangkap (catatan: serahkan ke Polisi/Polres atau Polsek terdekat) karena mereka tidak jauh bedanya dengan seperti para begal.
Mereka termasuk melakukan pembegalan terang-terangan dengan mengatas namakan debt collector dan leasing. Kapolri Jenderal Listyo meminta kepada semua pihak terkait untuk membagikan Informasi ini kepada semua rakyat Indonesia agar masyarakat tidak di intimidasi dan di teror.
Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI No.15/40/DKMP tanggal 23 Sep 2013 mengatur bahwa syarat uang muka/DP kendaraan bermotor melalui Bank minimal adalah 25% untuk roda dua (2) dan 30% untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk tujuan nonproduktif serta 20% untuk roda 3 atau lebih untuk keperluan produktif.
Adapun Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan Tanggal 7 Oktober 2012.
Menurut Undang-undang No 42 Tahun 1999, Fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.
“Kita sebagai debitur membayar biaya jaminan Fidusia tersebut. Pihak leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan notaris atas perjanjian Fedusia ini,” tegas Kapolri.
Oleh karena Perjanjian Fidusia ini melindungi aset konsumen, leasing tidak bisa serta merta menarik kendaraan yang gagal bayar karena dengan perjanjian Fidusia, alur yang seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke pengadilan.
“Sehingga kasus anda akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan anda, dan kendaraan anda akan dilelang oleh pengadilan dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut, akan digunakan untuk membayar utang kredit anda ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada anda,” terang Kapolri.
“Jika kendaraan anda akan ditarik leasing, mintalah surat perjanjian Fidusia dan sebelum ada surat Fidusia tersebut jangan bolehkan penagih membawa kendaraan anda,” imbaunya.
Menurut Kapolri, jika pihak leasing membawa sepucuk surat Fidusia yang ternyata adalah palsu. Silakan anda bawah ke ranah hukum, pihak leasing akan didenda minimal Rp1,5 miliar.
Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah, merupakan tindak pidana pencurian. Dan jika pengambilan dilakukan di jalan, itu merupakan tindak pidana perampasan.
Mereka bisa dijerat Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 & 4 junto. Ayo sebarkan untuk menghentikan tindakan semena-mena dari debt collector.
Pewarta: Sulaidi S
6 Cara untuk Menjaga Kesehatan dan Kebugaran Tubuh
Manfaat Air Cucian Beras Digunakan pada Wajah dan Rambut
Viral Labu Siam Bakar Bisa Obati Penyakit Asam Urat, Ini Kata Dokter
5 Buah yang Bisa Meningkatkan Daya Ingat, Cegah Pikun di Usia Muda
