Palembang, beritapemerhatikorupsi.id – Mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan Hendri Zainudin (HZ) ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.
Hendri ditahan karena terlibat dugaan korupsi pencairan deposito dan hibah pemerintah daerah di KONI Sumsel. Asisten Pidana Khusus (Apidsus) Kejati Sumsel Abdullah Noer Denny mengatakan telah melaksanakan tahap II, penyerahan tersangka dan barang bukti, yang sebelumnya ditunda karena tersangka mengikuti pemilihan umum.
“Hari ini diserahkan tahap II tersangka HZ, yang belum kita proses lebih lanjut karena tersangka masih mengikuti pemilihan umum,” katanya, Selasa (16/4/2024)
Ia menjelaskan, setelah masa pemilihan umum dan tersangka tidak terpilih maka dilakukan tindakan penahanan.
“Karena tersangka HZ tidak terpilih dalam pemilu, maka pimpinan segera mengeluarkan perintah untuk menindaklanjuti perkara tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat,” ujarnya.
Diketahui, penahanan HZ berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1603/L.6.10/Ft.1/04/2024.
Berdasarkan surat tersebut HZ ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Pakjo Palembang, dari 16 April 2024 hingga 5 Mei 2024.
Denny juga menjelaskan modus tindakam korupsi ini adalah pemalsuan dokumen pertanggungjawaban dan kegiatan yang fiktif.
“Modusnya sama dengan rilis sebelumnya, proses pengadaan barang dan jasa di KONI itu ada dokumen-dokumen fiktif, lalu pencairan dana hibah dan dana deposito. Keuangan negara yang dirugikan sudah dikembalikannya sepenuhnya,” katanya.
Diketahui pasal yang dikenakan adalah primer yakni Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Dan Subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.
KABAR DESA
Pembuatan Sumur Bor di Desa Kota Agung Diduga Mark Up Dana Desa 2024
Minimnya Pengawasan dari Penyedia Proyek Diduga Pekerja Abaikan K3
Pembangunan Penambahan Ruang Baru RSTG Diduga Kuat Sengaja Abaikan K3
Pemerintah Desa Jumat Serahkan Bantuan BLT DD Kepada 23 KPM
Diduga Kantor Desa Saat Jam Kerja Tidak Ada Pelayanan atau Tutup
Maju Pilgub, Bupati Bengkulu Utara Masih Banyak Pr yang di Tinggalkan
Pemerintah Desa Simpang Ketenong Giat Pelaksanaan Titik Nol Jalan JUT
Oknum Kepala Desa Penum Diduga Intimidasi Wartawan saat Dikonfirmasi
Pemerintah Desa Pagar Banyu Salurkan 12 KPM BLT-DD Triwulan 1 Tahun 2024
Pemdes Lebong Tandai Bagikan BLT DD Tahun 2024
Pemerintah Desa Sido Luhur Bagikan Bantuan BLT DD Tahap 3 Tahun 2024
Material Proyek Rehabilitasi Kolam Benih DKP dan K3 Jadi Sorotan
Pemdes Air Merah Mengadakan Pelatihan Ketahanan Pangan Tahun 2024
Kepala Desa Wonoharjo Hariyanto Meresmikan Gedung Baru Posyandu.
Pemdes Suka Makmur Mengadakan Pelatihan Penanggulangan Penyakit Menular.
Pemerintah Desa Teluk Ajang Salurkan BLT DD Bulan Juni Juli Tahun 2024
Pemerintah Desa Jogja Baru Gelar Pelatihan Peningkatan SISKEUDES,
Pemdes Retes Air Padang Laksanakan Penyuluhan Hukum untuk Masyarakat
Wali Murid MAN 2 Bengkulu, Menjerit Mahalnya Biaya PPDB 2024-2025
Pemerintah Desa Kembang Manis Salurkan BLT Dana Desa Kepada 6 KPM
Pemdes Gunung Besar Arma Jaya Melaksanakan Pembinaan Program PKK
Kesehatan
6 Cara untuk Menjaga Kesehatan dan Kebugaran Tubuh
Manfaat Air Cucian Beras Digunakan pada Wajah dan Rambut
Viral Labu Siam Bakar Bisa Obati Penyakit Asam Urat, Ini Kata Dokter
5 Buah yang Bisa Meningkatkan Daya Ingat, Cegah Pikun di Usia Muda
10 Buah ini Ampuh Bakar Lemak Perut, Perut Jadi Rata
Disinyalir Karena Berhenti Kerja, Andri WK Laporkan Pj. Sekda Tuba ke Bawaslu Lampung
Sejumlah Perwira di Polda Sumsel Dirotasi, IPTU Joharmen, SH., MSi Jabat Kapolsek Sanga Desa
AHY Bakal Tindak Tegas Semua Mafia Tanah, Termasuk Pejabat Pemerintah
Wakapolri: Komjen Pol Agus Andrianto SH.MH Angkat Bicara Wartawan Tak Bisa Dijerat dengan Rana Pidana dan UU ITE
KPK Diminta Periksa Rencana Impor 105 Ribu Mobil Untuk Koperasi.
