“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.5 miliar.”

Pasal 62 Ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2 miliar.”

Dari penelusuran awak media, Tersangka ES adalah Ellen Sulistyo dan inisial nama restoran K adalah restoran Kayanna yang diketahui dikelola Ellen Sulistyo.

Ada yang aneh dalam penanganan kasus ini, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama tersangka Ellen Sulistyo, tidak pernah ada atau tidak pernah diterima oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, hal itu terungkap dari informasi narasumber yang dapat dipercaya saat media ini melakukan investigasi.

Padahal SPDP adalah surat tertulis yang memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan mengenai dimulainya proses penyidikan oleh penyidik kepolisian sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Perkap 6/2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana. Pertanyaannya, kenapa SPDP tidak dikirimkan ke Kejaksaan ?.

Bisa diduga kuat kasus ini tidak akan pernah sampai ke meja hijau alias ke Pengadilan, bagaimana bisa sampai, kalau SPDP aja tidak dikirimkan ke Kejaksaan, bagaimana bisa Jaksa bisa menuntut kalau tidak ada SPDP yang dikirim ?.